SALAM DESA BERSATU (Berdaulat - Maju -Sejahtera)

DetikInfo Juni 28, 2023 0

LENSAAKTUAL.MY.ID —  Assalamu’alaikum. Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Omswastiastu nama budhaya salam ke bajikan salom.

Selamat pagi, selamat hari raya idul adha, semoga spirit idul adha meningkatkan rasa empati juga loyalitas juga solidaritas dalam membangun kesalehan sosial. Aamiin.

Kawan kawanku sekalian yang saya cintai dan banggakan, perjuangan kita masih panjang mari kita torehkan sejarah warisan terindah bagi generasi desa kedepan agar desa lebih berdaulat dan berdaya serta sejahtera.

Kalau kemarin ada isu bahwa Apdesi cari panggung dan ingin

Menghambat revisi undang undang desa no.6 th 2014 itu sesuatu hal yg tidak benar, perlu kami sampaikan dari jajaran DPP Apdesi, bahwa Apdesi di ABPEDNAS dan DPN PPDI yang menyerahkan dokumen pandangan umum dalam RDP ke Komisi II dan hampir seluruh partai politik APDESI menyapaikan pandangan dan di komisi II hanya APDESI yang menyerahkan dokument DIM persandingan dan matriks masukan yangbjadi bahan Badan Legialasi DPR RU..(dengan paparan dan matrix UU Desa no 6 th 2014) dari Apdesi dalam penyusunan tersebut ada ketua MPO, Ketum, Sekjen, dan jajaran DPD propinsi mendampingi.bahkan di pemerintah melalui menteri Dalam Negeri hanya APDESI memasukkan draff usulan resmi dan DIM pendamping.

Paling penting adalah revisi UU Desa Asas Subsidioritas dan Rekognisi terus dijaga - Masa Jabatan 9 tahun 3 periode atau 2 periode 9 tahun berlaku surut/penambahan 3 tahun bagi yang masih menjabat - Dana Desa dari APBN 10% atau minimal 5 M/tahun (diberlakukan bertahap) - Kepala Desa tidak boleh melakukan pertanggungjawaban ke bupati sbb akan menjadi pintu kades mudah diberhentikan secara politik - DAK afirnasi khusus utk Desa agar desa bisa diberi dana khusus diluar ADD dan DAD - Kepala desa jangan mudah dikriminalisasi oleh APH / prinsip pendampingan dan kesetaraan dibutuhkan.dll (baca terlampir)

Jadi kalau ada Apdesi disebut ingin mencari mencari panggung atau menghambat ITU SALAH BESAR justru ingin ada penegasan dari DPR dan Pemerintah supaya revisi undang undang desa ini secepatnya terealisasi maka kami membangun komunikasi dua arah dengan DPR dan Pemerintah dalam hal ini karena penetapan undang undang harus bersepakat antara legislatif dan eksekutif.

Bukankah kita semua (kepala desa, BPD dan Perangkat desa) sudah menikmati perjuangan bersama melalui APDESI dana operational 3% utk kepala desa dan Gaji yang dahulu pertiga bulan menjadi perbulan serta revisi pepres 104 itu adalah KARENA APDESI AKTIF KETEMU PRESIDEN DAN TURUN DEMO KE ISTANA, jadi salah kalau ada yang kembangkan ISSU APDESI CARI PANGGUNG. kiranya kawan kawan sebagai klarifikasi atas isu yg berkembang dibawah, Harusnya kita bersatu pada posisi organisasi apapun. Silahkan cek di DPR atai kementerian lembaga HANYA APDESI yang senantiasa membuat DIM segala peraoalan desa, sbb APDESI hanya fokua agar DESA MAJU BERDAULAT DAN SEJAHTER, Saudara semua perlu ketahui kalau kita tidak menyiapkan materi sebagai daftar inventaris masalah maka persidanganpun tidak akan ada referesinya. Mari bersama sama sucikan hati teguhkan tekad utk berjuang untuk kedaulatan. APDESI AKAN SELALU BERJUANG UTK KEPENTINGAN WARGA DESA, KEPALA DESA BPD DAN PERANGKAT DESA 

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu’alaikum.wr.wb

SALAM DESA BERSATU utk DESA BERDAULAT, MAJU DAN SEJAHTERA

DPP APDESI

Surtawijaya / Ketua Umum

Anwar Sadat / Sekjen